Kemiskinan

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan.

Sampai kira-kira 28 tahun lalu (1975) kemiskinan bukanlah topik bahasan seminar dan surat-surat kabar. Baik masyarakat maupun pemerintah tabu membahasnya. Pembangunan dianggap akan menghapuskan kemiskinan dengan sendirinya. Dan pakar ekonomi dengan analisis-analisisnya berdiri paling depan dalam barisan para pakar yang manganggap bahwa pertumbuhan ekonomi cukup mampu mengatasi segala masalah sosial ekonomi bangsa.

Selama periode 1976-1996 (20 tahun, Repelita II-V) angka kemiskinan Indonesia turun drastis dari 40% menjadi 11% yang dianggap cukup menjadi pembenaran bahwa pertumbuhan ekonomi rata-rata 7% par tahun dalam periode itu adalah faktor penentunya. Maka krismon 1997-98 yang kembali meningkatkan angka kemiskinan menjadi 24% tahun 1998 dengan mudah dijadikan alasan kuat lain bahwa memang pertumbuhan ekonomi adalah segala-galanya.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Rusman Heriawan mengatakan angka kemiskinan pada 2010 tidak banyak berubah dengan 2009 yakni 14,15 persen, dan di Indonesia orang suka atau tidak suka harus bekerja jikalau menganggur ia akan mati.
 "Angka kemiskinan pada Maret 2009 berkisar pada 14,15 persen dan data yang akan keluar pada Maret 2010 angkanya kemungkinan masih pada kisaran itu," ujarnya seusai konferensi pers di Hotel Sari Pan Pacific Jakarta.
Rusman mengakui jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2010 memang telah berkurang 1,51 juta orang menjadi 31,02 juta orang (13,33 persen) dibandingkan dengan Maret 2009 sebanyak 32,53 juta orang. Namun, angka kemiskinan itu terbilang tinggi.

“Ayam mati di lumbungnya”. Peribahasa ini agaknya tepat menggambarkan matinya puluhan anak-anak di daerah pertanian. Sepanjang Januari hingga awal Juni 2005 saja 41 anak meregang nyawa karena busung lapar di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Kasus busung lapar dan gejala kurang gizi juga ditemukan di berbagai daerah di Indonesia, tidak terkecuali di kota metropolitan Jakarta. Angka kasus busung lapar yang dipaparkan di media digambarkan seperti gunung es. Jika ada satu anak yang meninggal, sebenarnya ada sepuluh atau mungkin lebih anak dengan kondisi yang sama.
Anak-anak itu kembali ke pangkuan Sang Khalik karena kelaparan. Tidak ada yang dimakan, meskipun telah berjuang mendapatkan makanan seadanya. Tragedi hilangnya generasi penerus ini akibat kemiskinan yang melilit sebagian masyarakat Indonesia. Sementara bagian dari masyarakat lainnya hanya bisa menonton atau paling hanya mengelus dada terhadap nasib mereka yang dilanda ancaman kelaparan dan kematian. Sungguh ironis, ketika maut mengintai wong cilik yang miskin dan busung lapar, ada orang kaya yang ‘busung kenyang’ dan berfoya-foya dengan harta korupsinya. Padahal, harta negara itu seharusnya menjadi bagian dan dinikmati orang miskin.
Kematian karena kelaparan dan kemiskinan tidak pada tempatnya terjadi di negara agraris, seperti Indonesia, ketika negara sedang damai. Kemiskinan terjadi karena terjadi ketidakadilan sosial—kesenjangan antara si kaya dan si miskin–dan ketidakpedulian pada sesama.

Penurunan angka kemiskinan di Indonesia terus diupayakan oleh pemerintah. Cara yang memang sedang gencar dilakukan adalah pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat atau PNPM Mandiri. PNPM Mandiri ini merupakan lanjutan dari program sebelumnya yang bernama Program Pengembangan Kecamatan yang dimulai pada 1998. PNPM Mandiri sendiri baru muncul pada 2007.
Hal ini disampaikan oleh PNPM Support Facility Citra I Lestari, seusai jumpa pers di Kantor Menkokesra, Senin (8/3/2010). Jumpa pers ini juga dihadiri oleh Direktur Sustainable Livelihood Project Adiya Khashtsetseg, Utusan World Bank China and Mongolia Andrew Woodland, dan Deputi Kementerian Bidang Pengentasan Kemiskinan Sujana Royat.
Angka kemiskinan memang berhasil mencapai target sebesar 13 persen pada tahun ini. Pada tahun sebelumnya,angka kemiskinan menyentuh angka 14 persen. Penurunan angka kemiskinan ini menunjukkan bahwa PNPM Mandiri telah berhasil membantu masyarakat kelas menengah ke bawah meningkatkan stratanya. ”Dengan PNPM Mandiri yang terus berlanjut, angka kemiskinan pada 2013 bisa sampai 5 persen,” ujar Sujana Royat.

Yang dimaksud dengan penduduk miskin adalah mereka yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Angka garis kemiskinan pada Maret 2010 adalah Rp211.726,- per kapita per bulan.

10 Propinsi dengan Angka Kemiskinan Tertinggi (%)
No Propinsi Angka Kemiskinan
1 Papua Barat 36,80
2 Papua 34,88
3 Maluku 27,74
4 Sulawesi Barat 23,19
5 Nusa Tenggara Timur 23,03
6 Nusa Tenggara Barat 21,55
7 Aceh 20,98
8 Bangka Belitung 18,94
9 Gorontalo 18,70
10 Sumatera Selatan 18,30

Banyak para pakar dan ahli menjelaskan dengan kata dan tulisan tentang kemiskinan di indonesia, sistem ekonomi yang digunakan Indonesia serta solusi agar bisa menyelesaikan masalah tersebut. namun dengan penjelasan itu, kemiskinan tetap menjadi daftar untuk diselesaikan. Bahkan Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY) mengundang Profesor David T Ellwood, Dekan Harvard Kennedy, untuk menyampaikan kuliah tentang peningkatan kesejahteraan rakyat dan pengentasan orang miskin. Hasil dari kuliah tersebut akan diterapkan oleh para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II dan Presiden SBY bertekad untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi guna mengentaskan kemiskinan di Indonesia.

Salah satu caranya adalah mengurangi angka pengangguran yang cukup besar di Indonesia. Prof David T Ellwood menekankan syarat utama dari keberhasilan pengentasan kemiskinan adalah perekonomian negara yang kuat. Ellwood tidak sepakat dengan kebijakan pemberian bantuan langsung berupa uang kepada warga miskin. Sedangkan strategi dan paparan yang lain untuk mengentaskan kemiskinan diakui oleh Bapak Syarif Hasan, Menteri UKM, telah dilakukan oleh Indonesia yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya, dan mengurangi angka kemiskinan.

Namun masalah itu juga berkembang. Kita sering melihat calon pejabat yang menjanjikan suatu hal kepada masyarakat yang ingin dirinya dipilih dengan berbagai kebijakan seperti, pendidikan gratis, pelayanan kesehatan gratis, mengentaskan kemiskinan dan lain-lain. ketika dirinya dipilih terkadang kita melihat kenyataan menjadi terbalik hingga 180 derajat. kucuran dana dari pemerintah pusat untuk masyarakat yang berada didaerah terkadang tidak mencapai sasaran secara utuh, banyak penyunatan yang terjadi dalam proses pengirimannya. upaya pengentasan kemiskinan, menjadi pekerjaan rumah yang berat bagi pemerintah, yang salah satu tugasnya mensejahterakan rakyatnya. selain kemiskinan, negara berkembang seperti Indonesia memiliki potensi korupsi yang cukup besar. sehingga pengawasan dan tindakan tegas perlu dilakukan kepada setiap pejabat atau siapa saja yang berada dalam lingkup pemerintah apabila melakukan kecurangan.

Meski begitu upaya pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan harus kita dukung dengan baik dan terus mengawasi tindakan korupsi yang bisa terjadi atas pengucuran dana yang disasarkan kepada masyarakat miskin yang butuh pertolongan.

abd : Tulisan yang menduga*