Papua Tidak Seperti di Media Massa

Jakarta - Timbulnya kembali masalah kekerasan di tanah Papua sepertinya tidak asing lagi ditelinga masyarakat, baik di Indonesia maupun dunia internasional. Kekerasan seakan menjadi bagian hidup masyarakat Papua yang tersandera kepentingan golongan, baik lokal maupun asing.

Kasus tertembaknya Wakil Ketua Nasional Papua Barat Mako Tabuni sontak menggoncangkan kembali bumi Papua yang tidak pernah tenang mengenai pemberitaan kekerasan. Ini menjadi pro kontra dikalangan masyarakat itu sendiri, baik masyarakat yang kritis terhadap kondisi Papua maupun masyarakat awam. Alasanya, Papua selalu terjadi kekerasan seakan tidak ada hentinya. Hingga akhirnya paradigma masyarakat menyentuh pemikiran terdapat kepentingan yang terjadi disana, dengan mengambil kesempatan dari kondisi Papua sekarang ini.

Mengapa tidak. Ini dapat dilihat dari logika umum masyarakat kita. Tentu masyarakat secara awam akan mengatakan apa fungsi dan tugas pemerintah daerah Papua, dan apa respon pemerintah pusat menanggapi masalah yang terus saja terjadi di Papua. Pun ini menjadi perdebatan yang memakan waktu. Padahal, waktu perdebatan dan pro kontra yang ada untuk tiap detiknya telah memakan korban bergelimpangan di tanah Papua.

Mari kita simpangkan sebentar fokus kepada kepentingan kesempatan dari kondisi Papua sekarang ini. Kita mengarah kepada kondisi Papua yang masyarakatnya mudah terpicu karena masalah rusaknya distribusi kesejahteraan masyarakat Papua

Secara psikologi, orang secara pribadi memiliki kebutuhan hakikat dalam dirinya, yang menjadikan kebutuhan tersebut harus dipenuhi. Bila tidak, berdampak kepada gejolak emosi dalam diri untuk menggapainya. Sebut saja beberapa diantaranya adalah makanan, minuman, tempat tinggal, dan rasa aman.

Makanan menjadi masalah utama bagi masyarakat Papua. Soalnya, Papua yang tanahnya bergelimpangan emas dimana-mana, ternyata kondisi masyarakatnya adalah miskin tanpa harta benda disekelilingnya. Bahkan, listrik pun bisa dikatakan minim bila dibandingkan dengan kondisi masyarakat yang ada diluar Papua, salah satunya di Jakarta.

Sebagai contoh, manusia akan melakukan apa saja ketika dirinya kelaparan. Bahkan, manusia itu bisa menjadi srigala diantara srigala lainnya. Karenanya, pemerintah pusat harus bisa mendorong pemerintah daerah untuk mengoptimalkan kekayaan alam Papua sedemikian rupa, sehingga Papua bisa menghasilkan suatu hasil yang bisa digunakan Masyarakat Papua mendapatkan makanan dan kebutuhan pokoknya.

Bila pemerintah daerah tetap membangkang dan tidak memberikan kinerja optimal, maka sewajarnya pemerintah pusat memberikan tindakan tegas, bisa mengurangi jatah APBN untuk Papua, atau mengganti orang nomor 1 di Papua itu dengan orang Papua lain yang bisa menyelesaikan masalah di Papua.

Lainitu, perekonomian Indonesia yang tahun 2011 kemarin mencapai 6,5%, seharusnya bisa menjadi indikator berkurangnya kesenjangan sosial akibat status ekonomi dan perekonomian seseorang. Bahkan, perekonomian Indonesia yang tinggi harusnya bisa berhubungan erat dengan penurunan tingkat kemiskinan Indonesia.

Pun demikian, masalah kemiskinan di Indonesia tetap menjadi masalah klasik yang hingga sekarang hanya menjadi retorika para pemangku kepentingan ketika melakukan pemilihan umum saja. Hanya terjadi hubungan kecil antara pertumbuhan ekonomi Indonesia 6,5% dengan penurunan tingkat kemiskinan.

Kalau saja pemerintah pusat dan daerah saling berkoordinasi dalam mengentaskan kemiskinan dan kesejahteraan diterapkan secara masif, terutama di papua, tentu gesekan keras di Papua bisa diminimalisir. Sayangnya, desentralisasi justru menghambat pemerintah pusat masuk ke daerah-daerah karena dipagari otonomi daerah.

Sebagai contoh, pemerintah pusat bisa mendorong para pelaku industri untuk membuka kantor cabang di Papua, sehingga membuka lapangan kerja bagi masyarakat Papua. Atau, bisa juga dengan mendorong industri perbankan membuka kantor cabang di Papua, sehingga mayarakat Papua bisa mengakses pendanaan yang bisa digunakan untuk meningkatkan ekonominya secara masif. Tentu pada akhirnya membuka secara luas lapangan kerja dan penurunan kekerasan.

Namun, masalah kekerasan yanng sering dihadirkan di media massa di Indonesia, baik di media cetak, elektronik, radio maupun televisi, juga seharusnya mengabarkan suatu pemberitaan yang cover both side. Soalnya, banyak dari media massa justru menyoroti pemberitaan di Papua secara berlebihan, sehingga paradigma masyarakat di setir oleh agenda seting media massa tersebut.

Sebagai contoh, penulis pernah bertemu dengan salah satu Direktur Bank yang berasal dari Papua. Dirinya mengatakan bahwa masalah kekerasan di Papua tidak seheboh yang diberitakan oleh media massa pada umumnya. Sebenarnya, kekerasan yang terjadi tidak jauh dari tindak kekerasan yang terjadi di Kota Jakarta.

Memang masalah di Papua cukup mengkahawatirkan. Tapi, menurut orang Papua itu sendiri, masalah di Papua adalah masalah kekerasan pada umumnya terjadi didaerah-daerah pada umumnya, seperti kasus perampokan yang terjadi di Kota Jakarta. Hanya saja, media massa membalut dengan sedemikian rupa sehingga Papua seakan daerah yang rawan konflik dan mengerikan. Ini seharusnya mulai dipikirkan oleh para awak media, agar memberitakan suatu pemberitaan dengan melihat dampak dari pemberitaanya tersebut.

Dan terahkir, pemerintah pusat diharapkan tidak hanya befokus kepada pertumbuhan pada kota-kota besar di Indonesia. Sudah saatnya pemerintah membuka mata dan tidak tidur dalam menjalankan roda kepemerintahan pada waktu mendatang. Saatnya pemerintah bertindak tegas kepada pemerataan kesejahteraan dan pembangunan perekonomian didaerah-daerah tertinggal, terutama Papua. Soalnya, Papua memiliki sumber daya alam yang berlimpah ruah, tapi tidak digunakan dan justru didiamkan, parahnya pemerintah hanya berdiam manakala kekayaan Papua direnggut oleh asing.

Dengan ada konsep dan implementasi berbasis nasionalis tersebut, maka masalah di Papua memang benar-benar terselesaikan dengan baik, yakni memang ada koordinasi antara pemerintah dan pusat mengenai kesejahteraan di Papua, adanya sangkut paut antara pertumbuhan perekonomian Indonesia sebesar 6,5% dengan penurunan tingkat kemiskinan, dan adanya pemberitaan dari media massa yang berimbang dengan melihat dampak pemberitaan yang ada.